Ketua MPR Minta Aparat Turun Tangan Tangani Ormas Gafatar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta aparat keamanan turun tangan terkait ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bila dianggap meresahkan masyarakat.

Nama Gafatar mencuat pascaditemukannya dr Rica Tri Handayani beserta anaknya, Zulfan Ali Wicaksono, yang sempat menghilang beberapa waktu lalu.

Hilangnya dr Rica ditengarai bergabung dengan Organisasi Masyarakat (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan pergi ke Kalimantan.

"Kalau meresahkan orang ini tidak saja MUI tapi aparat turun tangan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Zulkifli mendengar Gafatar dibentuk bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Padahal, Negara Indonesia sudah final berlandaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

"Itu sudah final, kalau aneh-aneh mundur lagi. Ini kan isu. Kalau benar harus diluruskan," tutur Ketua Umum PAN itu.

Zulkifli mengatakan MPR akan bertugas untuk memberikan pencerahan bagi warga bangsa yang belum memahami NKRI secara utuh.

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.

Bila organisasi tersebut sudah mengganggu kehidupan beragama maka aparat dapat turun tangan.

"Apa yang dikaji MUI, pasti sudah mendalam," ujar Politikus Gerindra itu.

Nama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) akhir-akhir ini santer dikaitkan dengan banyaknya kasus orang hilang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gafatar sendiri ternyata sudah sejak lama diwaspadai saat masuk ke DIY.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY, KH Abdul Muhaimin mengatakan sejak dulu saat Gafatar masuk, pihaknya sudah sangat menyayangkan.

Karena Gafatar dinilai akan berefek negatif meski cara mereka masuk ke masyarakat sangat rapi.

"Saya menghimbau kepada FKDM se DIY agar Gafatar tidak diberi ruang," ujar Muhaimin kepada Tribun Jogja, Senin (11/1/2016).