Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para tokoh senior Partai Golkar diminta menghormati hukum yang mengesahkan kepengurusan pusat partai itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali 2014.
Demikian dikatakan Ketua Umum Bhaladika Karya, Nofel Saleh Hilabi dalam keterangannya, Minggu (17/1/2016).
Belakangan ini, katanya, uncul sejumlah politikus senior yang mengatasnamakan unsur organisasi pendiri, atau organisasi sayap Partai Golkar. Padahal, mereka bukan pengurus yang sah.
“Unsur pendiri dan sayap Partai Golkar yang sah, semua mendukung penuh AD/ART yang dihasilkan di Munas Bali,” kata Nofel.
Bhaladika Karya merupakan organisasi sayap pemuda Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
“Kalau yang mengatasnamakan unsur pendiri, atau sayap Partai Golkar yang menyimpang, mereka bukan pengurus yang sah,” tuturnya.
Ia memohon kepada para seniornya agar menghormati hukum yang telah melegalkan kepengurusan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
Kepengurusan hasil Munas di Bali itulah yang memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui negara.
“Saya yakin senior Golkar bukan tidak memahami fakta hukum, dan tidak hanya mau tampil demi popularitas tanpa melihat legal standing yang sah. Harapan kami, para senior dapat menampilkan sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.