Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua penyelenggara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar kubu Aburizal Bakri, Nurdin Halid menjelaskan mengapa perlunya diadakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Menurut Nurdin, ada situasi di internal Golkar yang menghendaki harus diselenggarakan Munaslub.
"Kita harus akui sekalipun secara hukum Munas Bali telah dinyatakan sah di pengadilan, tapi secara politik administrasi Kemenkumham belum daftarkan Munas Bali. Itu keadaan yang memaksa dari Partai Golkar harus menyelenggarakan Munaslub," kata Nurdin di sela Rapimnas Golkar, Senin (25/1/2016).
Menurut Nurdin, dalam menyelenggarakan Munaslub pun hendaknya pemerintah menerbitkan legal standing terkait kepengurusan.
Karena menurutnya, Munaslub tidak akan sah jika tidak memiliki legal standing.
"Betul Menkumham keluarkan legal standing. Karena harus ada legal standing, kalau tidak ada (legal standing) nanti Munaslubnya tidak sah. Penyelesaian menyeluruh melalui Munaslub," tuturnya.
Mengenai penyelenggara Munaslub, kata Nurdin yang tepat adalah kepengurusan hasil Munas Riau. Menurutnya, Munaslub harus diselenggarakan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.
"Kepanitiaan dari Ketua Aburizal dan Sekjen Idrus Marham. Dengan tetap merangkul teman-teman yang ada di Agung Laksono," tandasnya.