Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang sore ini, Jumat (29/1/2016), sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta menyambangi Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Ketua DPP PPP, Habil Marati mengungkapkan kedatangannya ke kantor Luhut Binsar Pandjaitan yaitu untuk menyampaikan pihaknya siap memberi fasilitas islah, namun tanpa embel-embel Muktamar.
"Karena di bawah ini cuma 1.500 pesertanya, sekarang jadi 3.500 karena ada DPD, DPC, apalagi karena Pak Romi (Muktamar Surabaya) telah merubah nomenklatur. Ini bisa jadi ricuh," kata Habil usai pertemuan.
Jika jalan islah disepakati, Habil mengatakan pihaknya ingin agar islah tak keluar dari putusan Mahkamah Agung, yang dalam putusannya telah mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta.
"Karena nanti ada potensi untuk digugat lagi," kata Habil.
Habil mengatakan, respon Luhut terkait niatan PPP kubu Djan Faridz hari ini yakni menghormati dan memberi perhatian atas sikap tersebut.
"Pak Luhut merespons baik, dan tidak melanggar putusan MA. Itu luar biasa," kata Habil.
Habil mengungkapkan, tim adhoc yang terdiri dari 18 pengurus pusat PPP hasil Muktamar Jakarta ini nantinya akan melakukan kocok ulang di dalam islah tersebut untuk mengakomodir kepentingan PPP hasil Muktamar Surabaya.
"Sekarang ini yang ada itu Muktamar Jakarta. Jadi kalau orang mau islah ya gunakan muktamar Jakarta untuk islah. Jadi kalau anda tidak seruju dengan ini saya pikir kenapa perbedaan seperti ini kita harus keluar," tutur Habil.