News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kisruh PPP

Dukungan Djan Faridz ke Jokowi Tak Berpengaruh Secara Politik

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz bersama DPW PPP se-Indonesia melakukan deklarasi mendukung pemerintah Jokowi-JK dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/1/2016). TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz terhadap pemerintahan Jokowi-JK dianggap tidak signifikan dan tidak berpengaruh besar secara politik. Sebab, kekuatan struktur kubu Djan Faridz masih kalah dari kubu Romahurmuziy (Romi).

Peneliti Forum Kajian Islam dan Politik UIN Sunan Kalijaga M Affan Hasyim mengatakan, dukungan kubu Djan Faridz terhadap pemerintah terlihat sekali ingin meniru strategi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB).

Padahal, lanjut, Affan kekuatan Djan Faridz tidak sebanding dengan kekuatan ARB. Bahkan, kekuatan Djan Faridz di Fraksi PPP DPR juga tidak signifikan.

"Dukungan Djan Faridz ke pemerintah, terlihat jelas hanya untuk mendapatkan pengakuan. Selama ini mereka sangat kencang mengkritik pemerintah, tiba-tiba berbalik 180 derajat," kata Affan, Senin (1/2/2016).

Mengenai alasan menjalankan perintah KH Maimoen Zubair, bagi Affan cukup janggal. Sebab, perintah Mbah Moen sudah keluar sejak setahun lalu. "Kalau begitu perintah Mbah Moen selama ini diabaikan," ujarnya.

Affan mengaku sudah melakukan kajian terhadap struktur kepengurusan PPP dua kubu.

Hasilnya, struktur yang di bawah Romi lebih solid dan merupakan kader asli, serta mayoritas merupakan pejabat publik. Sebaliknya, struktur di bawah Djan Faridz mayoritas bukan pejabat publik bahkan orang baru.

"Kalau di Romi yang menjadi Ketua DPW dan Ketua DPC merupakan hasil permusyawaratan dan banyak yang duduk sebagai pejabat publik. Kalau di Djan Faridz banyak yang caleg tidak terpilih, bukan hasil permusyawaratan bahkan ada orang baru," ujarnya.

Hal lain yang dikritisi adalah keputusan koalisi permanen dengan PDIP pada pilkada 2017. Wacana tersebut menunjukkan kepanikan dari kubu Djan Faridz.

"Koalisi permanen di tingkat nasional aja sulit terealisasi, apalagi di tingkat pilkada. Ini patut dicurigai hanya upaya meraih simpati PDIP yang saat ini memegang kekuasaan," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini