Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Golkar hasil Munas Riau Agun Gunanjar Sudarsa mengingatkan, jelang rapat harian DPP Golkar Kamis besok (4/2/2016).
Dikatakan, SK Menkumham yang sudah dikeluarkan, hanya memberi kewenangan kepada DPP, membentuk panitia penyelenggara munas atau munaslub sesuai AD/ART yang demokratis.
Yang rekonsiliatif dan berkeadilan, lanjut Agun."Tidak ada kewenangan-kewenangan lainnya. Kata kuncinya, sesuai AD/ART, demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan," Agun mengingatkan, Rabu (3/2/2016).
Dikatakan, DPP Partai Golkar sesuai pasal 19 AD adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Maka, pembentukan kepanitiaan, Kepesertaan, agenda, materi dan tempat pelaksanaan Munas harus diputuskan dalam rapat pleno DPP, bukan pada rapat harian.
"Penyelenggaraan Munas adalah core business-nya bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Untuk itu, harap Agun, sudah sepatutnya penyelenggara dan pelaksananya diambil dari pimpinan dan anggota pengurus DPP yang membidangi OKK.
"Adapun pengurus dari bidang-bidang lain dilibatkan dalam kepanitiaan sesuai bidangnya masing-masing.
"Biasakanlah kita tertib organisasi dan tertib adminitrasi. Apalagi Munas atau Munaslub Golkar yang akan digelar ini adalah solusi akhir, yang terbaik bagi penyelesaian secara komprehensif atas kisruh kepengurusan yang sudah berjalan lebih dari satu tahun," harap Agun.
"Janganlah kesalahan masa lalu diulang kembali ketika rapat pleno pada 24-25 Nopember tahun 2014 lalu, secara sepihak diputuskan waktu, tempat dan panitia munas, yang mengakibatkan munculnya TPPG yang kemudian menyelenggarakan Munas di Ancol," Agun mengingatkan.
"Mari gunakan bahasa Kita, bukan aku dan kamu, Golkar milik semua, bukan milik sekelompok orang. Hasilkanlah yang terbaik untuk Golkar bersatu, Golkar bangkit dan Golkar masa depan," tambahnya.
Harapannya, sambung Agung lagi, ada keteladanan kepada sejumlah anak-anak muda yang butuh jaminan masa depan partai yang lebih baik.