News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Empat Penyebab Parpol KMP Pindah ke Jokowi Versi Sebastian Salang

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Bakrie Tower, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Pertemuan tersebut membahas mengenai keluarnya PAN dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan memilih bergabung dengan kubu pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merapatnya sejumlah partai politik (parpol) yang bergabung dalam Koslisi Merah Putih (KMP) ke pemerintahan Jokowi-JK sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya.

Hanya soal waktu saja sebetulnya dan ternyata itu terbukti sekarang.

Demikian kata pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Jumat (5/2/2016).

Karena itu, dia menilai pernyataan KMP telah membubarkan diri adalah suatu sikap politik yang realistis dan mengakui fakta politik yang tengah terjadi.

Namun disisi lain, kata dia, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak otomatis bertambah.

Karena bergabungnya sejumlah partai ke pemerintah tidak otomatis bergabung dengan KIH.

Kenapa? "Karena Kesepakatan politik yang dibangun langsung dengan presiden bukan dengan KIH," tegas Sebastian kepada Tribun.

Selain juga imbuhnya, loyalitas mereka yang bergabung juga bukan pada KIH tetapi pada Presiden.

Pertanyaannya, mengapa anggota KMP merapat ke Pemerintah berkuasa?

Sebastian melihat ada empatĀ  faktor yang menjelaskan hal ini.

Pertama, koalisi yang terbentuk KMP atau KIH bukan dibangun atas ciri dan kesamaan ideologi.

Tetapi, jelas dia, kepentingan politik jangka pendek saat itu.

Kedua, KMP sebagai alat bargaining posisi untuk sejumlah posisi telah berakhir perannya. Dan kekuasaan yang diincar telah habis dibagi.

"Karena itu KMP dianggap tidak bermanfaat lagi secara politik," jelasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini