Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merapatnya partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi partai pendukung pemerintah belum tentu menambah kekuatan bagi eksekutif menjalankan roda pemerintahan.
"Jadi dalam konteks ini tidak bisa ditafsirkan pemerintah menjadi lebih kuat," kata Adhie Massardi kepada Tribun, Minggu (7/2/2016).
Begitu juga sebaliknya, Partai Gerindra yang menyuarakan tetap menjadi partai opsisi di parlemen belum tentu kekuatannya menjadi lemah.
Dikatakan mantan juru bicara kepresidenan era Abdurrahman Wahid ini, apabila Presiden Joko Widodo memberikan kursi kabinet kepada partai yang baru bergabung tentu akan mengambil jatah partai yang telah mendukungnya sejak awal.
Keadaan tersebut tentu akan mempengaruhi peta politik dan mengurangi dukungan politik terhadap pemerintah dari partai politik yang sudah terlebih dahulu mendukung.
"Inilah yang akan menjadi oposisi dalam sekam, yang bisa menyala saat ada percikan dan kesempatan untuk berkobar," kata pengamat politik ini.
Meledaknya skandal boilout bank century yang menguncang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan contoh nyata bahwa untuk hal-hal tertentu partai pendudung pemerintah bisa saja berubah menjadi oposisi.
Karena itu, kata dia, apabila pembagian jatah kekuasaan tidak benar-benar memuaskan mereka bisa menimbulkan percikan percikan politik yang menghebohkan.
"Meskipun partai-partai yang baru bergabung dengan pemerintah menyatakan memberikan dukungan tanpa syarat, pada kenyataannya nanti tetap akan meminta imbalan," jelasnya.
Hal ini menurutnya, bisa terlihat dari sekarang dengan membandingkan pernyataan mereka yang akan mendukung program-program pemerintah yang prorakyat dan mengkritisi program-program yang tidak prorakyat.
Tapi, dia melihat mereka diam saja terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Juga terkait rencana pemerintah menempatkan explorasi gas masela di laut, utang luar negeri BUMN yang besar, dan lainnya.
"Menurut saya adanya KMP dan KIH, kemudian meleburnya kedua group politik ini tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Indonesia kecuali bagi mereka sendiri," katanya.