PKS dan Demokrat Menolak Revisi UU KPK, Ini Sikap PAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan melihat terlebih dahulu isi revisi UU KPK.

Hal itu menanggapi sikap Demokrat dan PKS ‎yang menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK.

"Ya barangnya saja belum kita lihat, kok masa kita tiba-tiba berubah, gimana. Ya kita lihat dulu. Kita lihat, kan paling tidak ada 4 isu yang akan dibahas dalam revisi UU itu," kata Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Ia menilai PKS dan Demokrat tidak menolak pembahasan revisi UU KPK.

Tetapi memiliki sejumlah persyaratan. Contohnya, Demokrat keberatan dengan Dewan Pengawas.‎

"Mereka tidak mau bahwa pengawas lebih kuat posisinya, lebih berkuasa dibandingkan komisioner KPK sendiri, saya kira saya sepakat, pengawas tdk boleh lebih berkuasa dibandingkan komisioner KPK," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Untuk itu, pembentukan dewan pengawas akan diatur kembali.

Dimana, kewenangan dewan pengawas akan dibahas sejauh mana lembaga tersebut mengawasi KPK.

"Kemarin sehingga ada semacam kesan mereka menarik diri. Menarik dukungan dari revisi UU KPK‎. Tapi sikap resmi kan mereka yang paling tahu, saya cuma menafsirkan situasi yang berkembang terkait dengan itu," imbuhnya.

Hal yang sama untuk PKS, Mulfachri akan melihat keberatan mereka mengenai isi draft.

Ia meyakini tidak ada pihak yang menolak sepanjang revisi sesuai dengan amanat UUD 1945.

Bila revisi UU itu mengarah pada pelemahan KPK, Mulfachri menegaskan bukan hanya Gerindra yang menolak tetapi 10 fraksi di DPR.

"Jadi tidak ada satu fraksi pun yang punya semangat untuk melemahkan KPK. Ini yang perlu diluruskan saya kira," imbuhnya.