News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bantuan Dana Komunitas LGBT Timbulkan Polemik

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

UNDP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh ‎Partaonan Daulay mengingatkan persoalan LGBT di Indonesia masih menuai kontroversi.

Penolakan dari masyarakat masih cukup tinggi. Alasannya, karena keberadaan LGBT dinilai bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan nilai budaya bangsa Indonesia.

Karena itu, Saleh menegaskan pemberian bantuan finansial bagi komunitas LGBT di Indonesia dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru.

Selain dinilai ikut mempromosikan LGBT, bantuan UNDP tersebut juga dinilai mencampuri standar nilai, moral, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia.

Faktanya, semua agama dan budaya yang ada di Indonesia tidak ada yang menerima keberadaan LGBT. Kalaupun di belahan dunia lain mereka diterima, secara sosiologis di Indonesia masih belum mendapat tempat.

"UNDP tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia itu khas. Agama dan budayanya sangat berbeda. Jangan disamakan dengan negara-negara lain," kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (14/2/2016).

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk mengawasi bantuan UNDP tersebut. Secara yuridis, bantuan asing tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Apalagi, bantuan asing itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial.

"Setiap bantuan asing yang masuk wajib dilaporkan ke negara. Negara harus mengetahui untuk apa bantuan asing tersebut. Jika dimanfaatkan pada sesuatu yang dinilai dapat membahayakan, bantuan itu harus ditolak. Hal ini berlaku untuk semua jenis bantuan asing," ungkapnya.

Di dalam UU Ormas, perihal bantuan asing ini sudah menjadi perdebatan. Hingga akhirnya dirumuskan ketentuan tentang bantuan asing tersebut.

Dalam konteks ini, bantuan asing dari UNDP untuk komunitas LGBT juga tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.

"Masih banyak sektor lain yang membutuhkan bantuan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, bencana alam adalah contoh-contoh aktivitas yang bisa dibantu UNDP. Bantuan tersebut tentu sangat bermakna jika diarahkan pada bidang-bidang tersebut," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini