Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif bercerita mengenai aktivitas dirinya yang sangat terbatas saat menjabat salah satu pimpinan KPK saat ini.
Meski baru menjabat pimpinan KPK bersama dengan empat pimpinan lainnya dua bulan terakhir namun Laode merasa ada perbedaan yang dialami.
Sebelum menjadi pimpinan KPK, Laode dikenal sebagai Perancang Kurikulum dan Pelatih Utama dari Kode Etik di Mahkamah Agung (MA) RI.
Dia juga mengajar sebagai dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar provinsi Sulawesi Selatan.
"Kalau dulu, bertemu wartawan sudah sangat biasa. Sekarang, sudah tidak bisa. Bahkan angkat telepon saja saya bingung dijawab atau tidak," ungkap Laode saat diskusi di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Selain itu, dia juga mengungkapkan betapa harus membatasi dan menjaga integritas dan hubungan ke orang lain.
Pada saat diskusi dia menunjuk seseorang yang dikatakan olehnya sebagai kepala sekolah tempat anaknya belajar.
Dulu, dia dapat menemui kepala sekolah tersebut sesuka hati, sekarang sudah tidak bisa lagi.
"Kalau bilang pimpinan KPK duitnya banyak, salah. Saya punya duit lebih banyak sebelum menjadi pimpinan KPK," tutur Laode.
Belum lagi, ketika dia sebagai seorang dosen ingin berpergian ke luar negeri untuk mengajar begitu sangat mudah.
Berbeda 180 derajat ketika menjadi pimpinan KPK yang segalanya harus diaudit.
Keterbatasan tersebut yang membuat dirinya menjaga integritas seorang pimpinan KPK saat berhadapan dengan publik.
Seperti yang dilakukan oleh mantan Pimpinan KPK yang saat ini menjadi dewan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua.
Sebagai seorang penasihat, kata Laode, Abdullah Hehamahua tidak akan meminum satu tegukpun air yang berada di meja untuknya dari acara-acara diskusi yang diadakan pihak luar.
"Itu karena dia tidak mau disamakan dengan pimpinan KPK lainnya," kata Laode seraya mengangkat satu botol air mineral di depannya.
Dia berharap agar integritas tersebut akan terus terjaga dan menular ke seluruh staff KPK.
Sehingga masyarakat tetap percaya bahwa pegawai KPK, bukanlah orang-orang yang dipilih sembarangan dan merupakan orang-orang pilihan.