Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di twitter.
Dimana, Presiden ke-6 RI itu merasa dikambinghitamkan dan disalahkan pihak yang berkuasa saat ini.
"Pak SBY menyampaikan pesan moral yang sangat pantas untuk diapresiasiasi dan ditauladani oleh seluruh elemen bangsa ini. Kebesaran hati beliau, potret pemimpin yang selalu mengambil tanggung jawab apapun terkait dengan kebijakan dan kepemimpinannya," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto melalui pesan singkat, Kamis (18/2/2016).
Menurut Didik, selama menjabat sebagai Presiden, SBY tidak pernah mengkambinghitamkan pemimpin bangsa sebelumnya.
Baik pemimpin teringgi maupun para pembantunya.
SBY, katanya, selalu meneruskan legacy baik pemimpin sebelumnya dan mendengarkan seluruh aspirasi publik yang diterjemahkan dan diaplikasikan dalam setiap program dan kebijakannya.
"Dalam beberapa kesempatan sejak beliau berakhir masa tugasnya, sering kali disalah-salahkan oleh kepemerintahan yang sekarang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan potret buruk pengelolaan bangsa ini," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Apalagi, lanjutnya, pemerintahan sekarang sudah berjalan hampir dua tahun. Ia pun mempertanyakan apakah layak dan pantas selalu mengkambinghitamkan kepada SBY atas ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam mengatasi persoalan ekonomi, politik, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, pertahanan dan keamanan.
"Seharusnya dan menjadi kewajiban pemerintahan sekarang untuk menghadirkan solusi jitu dan tepat untuk mengatasi persoalan bangsa ini yang tidak kunjung selesai bukan mengkambinghitamnkan SBY," ujarnya.
Ia menegaskan publik nasional dan internasional cukup obyektif untuk bisa menilai apakah pemerintahan sekarang cukup efektif dan tepat dalam mengatasi persoalan bangsa ini.
Didik meminta pemerintah Joko Widodo melakukan karya nyata dan solusi jitu melalui keberpihakan kepada masyarakat harus ditempatkan pada porsi dan proposi yang paling utama dibanding kepentingan golongan, kelompok dan individu.
"Jangan-jangan ketidakmampuan pemerintahan dalam mengelola bangsa ini, akan ditumpahkan kepada persoalan-persoalan isu yang tidak material dan substantif serta solutif dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Bisa celaka bangsa ini kalau masyarakat diedukasi dengan cara-cara yang tidak bermartabat," katarnya.