Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, situasi internal partai itu kian "memanas".
Munas Golkar mengagendakan pemilihan ketua umum Partai Golkar.
Dua isu utama mencuat menjelang Munas yakni soal isu suap ribuan dolar Singapura dari tim calon ketua umum Golkar serta penggunaan pesawat mewah "private jet" yang kabarnya digunakan kandidat calon ketua umum untuk road show keliling daerah.
Mengenai isu suap dalam bentuk dollar Singapura itu pertama kali dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid.
Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2/2016), Nurdin Halid yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Sumatera Utara ini mendapatkan informasi dari pengurus DPD II mengenai politik uang menjelang transaksi.
Pengurus DPD II tersebut dijanjikan 10.000 Dollar Singapura bila memberikan dukungan kepada seorang bakal calon ketua umum.
"Jangan ada politik uang. Yang boleh uang transport. Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10 ribu Dollar Singapura," tutur Nurdin.
Tetapi, Nurdin enggan mengungkapkan identitas bakal calon ketua umum. Pasalnya, belum ada bukti kuat mengenai politik uang tersebut.
"Ini belum tentu benar. Tapi dia berjanji akan kasih bukti. Kalau ada bukti akan saya buka," imbuhnya.
Baca Berita Terkait : Nurdin Halid Akui Dengar Rayuan 10 Ribu Dolar Singapura Jelang Munas Golkar
Isu kedua yang mencuat ke permukaan mengenai penggunaan pesawat "private jet" oleh salah seorang calon ketua umum Golkar.
Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional yang akan segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.
"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (13/2/2016) seperti dikutip Kompas.com.
Baca Berita Terkait : KPK Diminta Awasi Elite Golkar ke Munas Pakai "Private Jet"
Terkait hal itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Para pelapor menduga, Ade telah menerima gratifikasi berupa fasilitas jet mewah dari seorang pengusaha.
"Kedatangan kami hari ini awalnya karena beredarnya foto di medsos, jadi ada dugaan beberapa anggota Dewan dan Ketua DPR itu menerima gratifikasi berupa jet mewah untuk keliling," kata Koordinator LAKP, M Adnan, di Kompleks Parlemen, Selasa (23/2/2016) dikutip Kompas.com.
Dalam laporannya, Adnan hanya menyertakan dua foto yang diambil dari media sosial sebagai bukti.
Dalam foto itu, selain Ade, terdapat pula sejumlah anggota DPR lain, di antaranya Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, dan anggota Komisi XI, Misbakhun.
Baca Berita Terkait : Ketua DPR Dilaporkan ke MKD Gara-gara Berfoto di Pesawat Mewah