Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Niat pemerintah memoratorium kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), harus didukung.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menilai memang saat ini pemerintah tidak punya cukup uang untuk mendanai pemekaran.
J Kristiadi, usai menemani jajaran Ditjen Otonomi Daerah (Otda), menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2016), mengatakan selama ini kebijakan moratorium juga tidak selalu efektif.
Terbukti dari tidak semua DOB bisa mensejahterahkan rakyatnya.
"Negara ini perlu dibantu dengan mengingatkan, terutama DPR yang sangat berhasrat untuk memekarkan," ujarnya.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa semua pihak harus menyadari, tujuan dari pemekaran wilayah adalah kesejahteraan rakyatnya.
Menurut Siti Zuhro, bila ternyata tujuan mensejahterakan rakyat tidak terpenuhi, maka percuma pemekaran DOB dilakukan.
"Kalau memang ternyata banyak (DOB) yang bermasalah, tidak seharusnya, tidak sewajarnya, pemerintah juga melakukan atau mendorong terjadinya pemekaran daerah," katanya.