Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Yuddy bermaksud meminta klarifikasi terkait banyaknya pejabat negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
"Saya ingin selaku pembantu Presiden yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, ingin meminta klarifikasi atas pernyataan KPK mengenai pejabat-pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya," kata Yuddy di KPK, Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Politikus Partai Hanura itu juga mengaku tidak tahu mengenai tingkat kepatuhan aparatur negara melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN.
"Justru itu yang ingin kami tanyakan kepada KPK," kata Yuddy.
Sekadar informasi, sejumlah anggota DPR belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Sebanyak 209 anggota DPR atau 37,25 persen melaksanakannya.