Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengaku tidak tahu alasan ruang kerjanya turut disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ruang kerja Taufik di DPRD disegel KPK setelah adiknya yang juga legislator DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Kamis (31/3/2016) malam.
"Belum ada penjelasan (dari KPK). Semestinya tanya KPK, bukan ke saya. Sampai sekarang saya belum tahu, (M Sanusi) ditangkap kenapa aja belum tahu masalahnya apa," kata Taufik di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Selain menangkap Sanusi, OTT yang dilakukan tim KPK kali ini juga disertai penyegelan terhadap sejumlah ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta, termasuk ruang kerja Sanusi dan Taufik selaku pimpinan Dewan.
M Sanusi yang berlatar belakang pengusaha properti adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Ia memimpin komisi yang membidangi pembangunan, termasuk pekerjaan umum, tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
Namun, Taufik mengaku tidak tahu terkait apa sehingga adiknya ditangkap oleh pihak KPK dan ruang kerjanya juga turut disegel.
Meski begitu, Taufik selaku pimpinan DPRD mengakui, saat ini ada pembuatan Perda tentang Reklamasi di Teluk Jakarta dari pengembang.
Rancangan perda tersebut belum menemui titik temu dengan pemerintah daerah sehingga belum bisa dibawa ke sidang paripurna untuk ditetapkan.
"Tidak semua pasal yang alot. Dari kami minta supaya ada area untuk pantai publik. 10 persen harus ada pantai publik. Alot itu. "
"Terus kami minta, nggak boleh harus minta, untuk air ada sendiri, sampah ada sendiri, kuburan ada sendiri. Menurut saya, karena soal itu diskusinya terbuka dan wartawan juga hadir, saya sih nggak khawatir kalau soal itu," ujarnya.