Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Senin (4/4/2016) siang.
Kedatangannya ini untuk menyerahkan dokumen kepengurusan Golkar hasil Munas Bali untuk disahkan Menkumham, Yasonna H Laoly.
Usai pertemuan dengan Yasonna, Idrus menyatakan, penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada 29 Februari 2016 yang mengesahkan kepengurusan Munas Bali. Kepengurusan ini, katanya telah mengakomodasi kader Golkar baik hasil Munas Bali maupun Munas Ancol.
"Saya serahkan komposisi Partai Golkar hasil rekonsiliasi dari keseluruhan yang ada. Ini tindak lanjut putusan MA pada 29 Februari 2016 yang mengesahkan Munas Bali dan seluruh keputusannya. Saya serahkan komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas bali yang sudah mengakomodasi kader Golkar yang ada di (pengurus hasil Munas) Ancol," kata Idrus kepada wartawan.
Menurutnya, ada sekitar 334 nama pengurus yang diajukan kepada Menkumham untuk disahkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 nama diajukan Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, dan Sekjen Golkar Munas Ancol, Zainudin Amali dari 95 nama yang diajukan.
"Ya kalau kita lihat dari kepengurusan semuanya itu seluruhnya ada 334 ya termasuk 70 dari pak Agung dan pak Amali ya jadi sekitar 20 persen saya kira (yang menjadi pengurus). (dari) Sekitar 334 anggota, kita masukan ada 70 yang kita selektif jadi saya kira ini betul-betul cerminan rekonsiliasi," katanya.
Dengan penyerahan kepengurusan ini, Idrus berharap Menkumham dapat segera menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang sudah rekonsiliasi. Menurut Idrus, seluruh persoalan Partai Golkar telah tuntas baik secara politik maupun hukum. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Menkumham untuk tidak segera menerbitkan SK.
"Sehingga tidak alasan lagi utk tidak sepakat dan memang pak Menteri memberikan jaminan akan cepat segera mengeluarkan suratnya untuk pengesahan kepengurusan yang ada," katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, SK ini akan menjadi dasar bagi Golkar menggelar Munaslub pada 7 Mei 2016 mendatang.
Idrus menambahkan, pengurus yang dihasilkan dalam Munaslub mendatang akan melanjutkan masa bakti kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali. Meski demikian, Idrus belum mengetahui secara pasti lokasi digelarnya Munaslub ini.
"Presiden Jokowi akan hadir membuka pertemuan Munaslub ini. Nanti tempatnya akan dinicarakan rapat pleno DPP golkar yang direncanakan Kamis akan datang," katanya.