Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) mengadukan kasus tewasnya Siyono ke Komisi III DPR.
Ormas tersebut yakni PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan Kontras yang mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Selasa (12/4/2016).
"Kita ingin dorong secara politik. Komisi III punya wewenang politik untuk dorong kepolisian lakukan audit ke Densus 88," kata Ketum PP Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Ia berharap Komisi III DPR mendorong evaluasi mendasar pola kerja Densus yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.
Dahnil mengatakan penanganan kasus terorisme di Indonesia mengabaikan aspek kemanusiaan dan HAM.
"Tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua," katanya.
Mengenai adanya uang santunan senilai Rp100juta kepada keluarga Siyono, Dahnil tidak mempermasalahkannya. Sebab, hal itu terkait dengan alasan kemanusiaan.
"Kami dorong Komisi III buka ada dugaan pelanggaran HAM terhadap Siyono ini," katanya.
Sedangkan Ketua Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan hasil memperlihatkan jasad Siyono belum pernah dilakukan otopsi sebelumnya.
"Kalau tidak digunakan, timbulkan pertanyaam publik pada proses transparansi," ujar Busyro.