Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Marwan Jafar mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional sesuai amanat UU No 18/2012 serta untuk memenuhi program swasembada pangan dari pemerintah yang berjalan secara bertahap.
"Kami mendorong ini karena ini mengatur logistik nasional yang mengangkut tentang distribusi, stok, harga pangan dan seterusnya," kata Marwan setekah membuka acara Rembug Nasional dan Rakernas LPPNU di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menyebutkan, lembaga tersebut nantinya memiliki tupoksi untuk mengatur logistik secara nasional, mulai dari ketersediaan hingga distribusi ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, harga bahan pangan juga dapat dikontrol oleh badan tersebut.
"Dengan adanya badan pangan nasional itu, akan bertanggungjawab terhadap seluruh proses logistik secara nasional. Termasuk salah satunya bagaimana mengurangi impor bahan pangan," katanya.
Menurutnya, sampai dengan saat ini Indonesia belum bisa mencapai swasembada pangan. Namun demikian, dirinya merasa optimis bahwa swasembada pangan akan tercipta.
"Swasembada pangan belum seluruhnya bisa kita laksanakan. Tapi secara bertahap impor (bahan pangan) semakin berkurang," kata Marwan.
Dirinya berharap LPPNU dapat melakukan sinergi dengan pemerintaha untuk semakin memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan. Apalagi, sambung dia, pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan hal tersebut dengan meningkatkan anggaran pertanian serta perikanan dan kelautan.
"Kita harus menjadi motor untuk menggerakkan dan memberdayakan petani dan nelayan. Kita harus melakukan sinergi dengan pemerintah," ucapnya.
Marwan juga meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi guna meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian. Hal itu menjadi penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
"Harus kitaa pikirkan bagaimana produktifitas petani lebih baik untuk menjadi daya ungkit kesejahteraan petani," kata Marwan.
Sementara itu, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa kenyataan yang ada sampai saat ini adalah kaum tani identik dengan masyarakat rendah, terbelakang, belum maju, dan tidak mengerti teknologi. Karena fakta itu, petani masuk dalam kategori masyarakat yang perlu ditolong dan dimbimbing.
"Faktanya memang seperti itu. Petani tidak memiliki lahan, mereka hanya menjadi penggarap, dan yang paling banyak itu menjadi buruh tani," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk memiliki komitmen kuat menyejahterakan kaum tani. Salah satunya dengan penyediaan irigasi perairan, bibit, serta pupuk.
"Sebenarnya yang dibutuhkan petani itu hanya tiga, air, bibit yang unggul, serta pupuk," katanya.