Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021.
"Saya sudah terbitkan keputusan SK Menkumham RI nomor M.HH-006.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan susunan personalia DPP Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021," kata Menteri Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Yasonna memuji susunan DPP PPP yang dihasilkan Muktamar Pondok Gede yang merepresentasikan tiga kubu yakni Bandung, Surabaya, dan Jakarta.
Bahkan jumlah kepengurusan harian, kata dia, membengkak menjadi 146 dari 46 pengurus harian yang tercantum pada hasil muktamar Bandung.
"Representasinya terakomodasi dengan baik kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan ini," ungkap Yasonna.
Dengan terbitknya SK tersebut, Menteri Yasonna mengatakan SK pengaktifan kembali SK Muktamar Bandung untuk membentuk muktamar islah tidak berlaku lagi.
"Kami yakin dan percaya agenda-agenda politik nasional yang juga sedang berlangsung sekarang ini melalui keputusan ini PPP sudah bisa menyusun langkah-langkah bersama-sama pemerintah baik di DPR sebagai fraksi maupun sebagai partai politik DPP-nya akan ikut memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara ini sebagai partai politik," katanya.
SK tersebut langsung diberikan Yasonna kepada Sekjen PPP Arsul Sani.