Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyegerakan pembangunan infrastruktur di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Penanganan infrastruktur yamg merupakan amanah dari Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, menjelaskan kawasan perbatasan di Papua tercakup dalam WPS 34 yakni Jayapura-Merauke.
Dalam WPS ini memerlukan konektivitas ruas jalan dari Jayapura-Ubrub-Towa Hitam-Oksibil-Tanah Merah-Muting-Erambu–Merauke, sepanjang 1.105 kilometer.
“Pengembangan kawasan perbatasan akan mendukung pertahanan dan untuk keamanan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah," ujar Dardak, Senin (2/5/2016).
Penataan kawasan perbatasan antara lain dengan pembangunan Pos lintas batas negara (PLBN) di Skouw, yang dilengkapi dengan penataan kawasan PLBN.
Selain WPS Jayapura-Merauke, wilayah pengembangan baru di Papua seperti WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Biak-Manokwari-Bintuni, dan WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena.
Pembagian WPS tersebut menurut Dardak sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2015, di mana pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pengembangan wilayah.
“Jadi kita fokus untuk mengindentifikasi wilayah yang punya daya dukung dan daya tampung untuk investasi," kata Dardak.
Total jalan Trans Papua mencapai 4.325 kilometer yang terdiri dari jalan nasional mencapai 2.685 kilometer dan jalan nonnasional mencapai 1.640 kilometer. Kemudian jalan yang sudah tersambung mencapai 3.625 kilometer dan yang belum tersambung 700,2 kilometer.
“Adapun sepanjang 300 kilometer terutama dari Ubrub ke Oksibil yang bukan merupakan Papua yang pada saat ini belum tembus dikarenakan kondisi geografis yang berupa pegunungan,” jelas Dardak.