Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB).
Salah satunya dengan menjadikan pembinaan kesertaan KB jalur wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas) serta kepulauan dan daerah miskin perkotaan atau sasaran khusus sebagai salah satu kegiatan prioritas.
"Hal ini sejalan dengan Agenda Prioritas Pembangunan ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dalam keterangan yang diterima, Rabu (4/5/2016).
Menurutnya, peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB melalui pembinaan kesertaan KB jalur wilayah khusus penting untuk dilakukan, baik di wilayah galciltas maupun miskin perkotaan.
Wilayah galciltas dan kepulauan memiliki hambatan berupa terbatasnya akses terhadap pelayanan yang berkualitas karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, terutama fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis.
"Sebaliknya, penduduk yang tinggal di wilayah kumuh perkotaan mungkin memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai tapi mereka tidak mampu mengakses pelayanan yang berkualitas karena masalah ekonomi," kata Surya.
Solusinya, BKKBN melakukan pelayanan yang sifatnya mobile, dengan memanfaatkan Mobil Unit Pelayanan. Saat ini, jumlahnya di seluruh Indonesia 431 unit, yang diperoleh dari pengadaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB mulai tahun 2008.
Muyan KB merupakan fasilitas pelayanan KB bergerak yang mencakup satu unit bus yang dirancang sebagai kamar operasi kecil untuk tindakan medis kontrasepsi operatif, dilengkapi dengan peralatan medis operatif dan bahan habis pakai.
Beberapa pelayanan KB yang dapat diberikan di Muyan KB seperti implan, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau intrauterine device (IUD), maupun vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP).
Lebih lanjut Surya berharap pelayanan KB bergerak dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat di suatu daerah, khususnya wilayah galciltas dan miskin perkotaan, dalam memenuhi kebutuhan pelayanan KB. Kedepan, diharapkan juga untuk wilayah kepulauan, terdapat kapal yang mobile untuk memberikan pelayan kepada masyarakat.
"Pelayanan KB bergerak dapat menjadi pilihan alternatif bagi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada kelompok masyarakat sasaran, terutama yang kebutuhan ber-KB-nya belum terlayani," katanya.