Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo mempertanyakan pihak panitia Munaslub yang menemui pimpinan KPK secara resmi, jika setoran Rp 1 miliar tetap diberlakukan.
"Ngapain ke KPK? Ini resmi lho. KPK sudah bilang tidak usah, sekarang malah dijalanin lagi. Jangan main-main," tegasnya ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (6/5/2016).
Indra menjelaskan bahwa syarat uang tersebut tidak terdapat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar.
Pasal 37 dalam Ad/Art yang disebut oleh Ketua SC, Nurdin Halid tidak serta merta menjadi alasan untuk menyerahkan hal itu sebagai syarat pencalonan.
"Kalau di pasal itu terteranya sumbangan bukan syarat wajib. Ini kan wajib, jadi tidak bisa diterapkan," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Nurdin Halid menegaskan seluruh aturan yang telah ditetapkan DPP Golkar dijalankan secara baik. Termasuk, iuran calon ketua umum Golkar senilai Rp1Miliar.
"Tetap tidak dihapuskan," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Jumat (6/5/2016).
Panitia Munaslub telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin mengatakan iuran tersebut tidak termasuk gratifikasi.
Ia menuturkan gratifikasi yang dimaksud bagi calon ketua umum yang berasal dari pejabat negara. Kemudian mereka mencari suara dengan melakukan politik uang kepada pejabat negara lain.