Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan akar masalah kasus lima warga negara China yang melakukan pengeboran kawasan Bandara Halim Perdanakusumah sudah mulai terkuak. Dasco melakukan penelusuran informasi secara intensif.
"Dapat disimpulkan akar masalahnya tak lain soal minimnya jumlah SDM Direktorat Jenderal Imigrasi.Faktanya memang sulit bagi Ditjen Imigrasi untuk mengawasi pergerakan serta tindak tanduk orang asing dengan jumlah pegawai yang masih sangat sedikit," kata Dasco melalui pesan singkat, Jumat (6/5/2016).
Dasco mengungkapkan saat ini jumlah pegawai Ditjen Imigrasi sekitar 7000 orang. Menurutnya, jumlah tersebut sangat sedikit untuk negara yang demikian besar.
Ia membandingkan dengan Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil dari Indonesia tetapi pegawai imigrasinya 12.000 orang, bahkan Singapura dengan wilayah sekecil itu memiliki 6000 orang pegawai.
"Dengan minimnya jumlah pegawai tersebut tak heran fungsi pengawasan dan intelejen keiimigrasian yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan," kata Politikus Gerindra itu.
Ia mendapat informasi bahwa saat ini banyak terjadi kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara di Kalbar, Kaltim, Papua, NTT serta pulau-pulau terluar.
Oleh karena itu, kata Dasco, penambahan pegawai Ditjen Imigrasi adalah syarat mutlak perbaikan kinerja. Setidaknya diperlukan 20.000 pegawai untuk mengawasi wilayah yang begitu luas.
"Menpan RB Yudhi Chrisnadi harus mencabut moratorium penerimaan CPNS di Dirjen Imigrasi. Memang moratorium tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan secara membabi buta pada setiap instansi pemerintah. Harus dipertimbangkan secara matang tergantung situasi dan kondisi masing-masing instansi," jelasnya.