Tak Bisa Pungkiri Ada Figur Golkar Seperti JK dan Luhut dalam Pemerintahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mengatakan tidak bisa dipungkiri ada dua figur Partai Golkar dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Yakni, JK sendiri dan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan.

Karenanya, menurut Boni, wajar jika dua sosok ini saling mendukung kandidat tertentu "jago" mereka dalam pemilihan Calon Ketua Umum Golkar.

"Kita tidak bisa pungkiri bahwa figur Golkar yang sudah ada dalam pemerintahan seperti pak JK dan Luhut Panjaitan. Tentu wajar bila mendukung kandidat tertentu," ujar Boni kepada Tribun, Selasa (10/5/2016).

Dan itu, Boni tegaskan, tidak bisa diartikan bahwa pemerintah ikut terlibat atau berkepentingan terhadap Munaslub dan Golkar.

Karena itu, dia tidak yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya kepentingan terhadap Golkar.

Apalagi ingin mengintervensi pemilihan Pimpinan baru Golkar.

"Pemerintah sendiri tidak punya urusan langsung dengan Golkar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya kepentingan dengan Munaslub Bali," katanya.

Sebelumnya, Wapres JK membenarkan, bahwa ada pejabat setingkat menteri yang mencatut nama Presiden Joko Widodo, demi seorang Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Kepada wartawan di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), Jakarta Selatan, Selasa (10/5/2016), Jusuf Kalla mengatkan bahwa tidak betul Presiden berpihak.

Presiden Jokowi tidak senang namanya dicatut untuk kepentingan politik.

"Marah malah dikatakan begitu, itu ingin saya tekankan, dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak," ujarnya.

Kata dia, tidak mungkin Presiden ikut menentukan Ketua Umum DPP Partai Golkar, karena Presiden bukanlah kader partai berlambang pohon beringin itu.

Presiden menurutnya juga menghindari intervensi, seperti yang kerap dilakukan pemerintah di era orde baru.

"Apalagi diberitakan mendukung seseorang yang dulu justru menciderai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden," ujarnya.

Sebelumnya, nama Presiden dan Wakil Presiden sempat dicatut Setya Novanto, saat ia masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Saat ini, Setya Novanto menjadi seorang calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.