Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mendukung terobosan kebijakan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya yang mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama di bidang minyak dan gas (Migas).
Anggota DPD RI, Adrianus Garu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/5), mengatakan, kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr Rizal Ramli yang mengubah paradigma pengelolaan SDA patut didukung.
Selama ini, kata dia, SDA dikeruk dan langsung diekspor dan tanpa mengembangkan industri pendukung dan turunan.
“Karena itu, ke depannya selain ekspor, SDA akan digunakan untuk mengembangkan industri, guna memberikan nilai tambah. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan daerah,” katanya.
Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan, selama ini sistem pengelolaan SDA selalu menganaktirikan daerah. Alhasil, daerah yang memiliki SDA banyak justru termarjinalkan.
“Mereka tidak bisa menikmati kekayaan alam yang ada di wilayahnya. Semuanya dikeruk orang luar. Mereka hanya menjadi penonton. Kami apresiasi Menko Rizal Ramli yang bisa mengubah paradigma tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menko Rizal Ramli menegaskan mengubah paradigma pengelolaan SDA. Awal momentum perubahan itu dari pengelolaan Blok Masela.
“Selama ini, minta maaf saja, persoalan seolah hanya pengembangan di darat atau di laut. Itu sangat cetek. Sejak awal, Bapak Presiden sudah meminta untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam. Selama ini, kita hanya tebang kayu dan ekspor kayu. Kita keruk tanah di Papua, kita ekspor. Kita tangkap ikan di Maluku, kita ekspor. Kita tidak mau mengembangkan industrinya. Paradigma lama membuat kita tertinggal, meski memiliki kekayaan alam. Ini yang kita mau ubah,” tegas Rizal Ramli.
Ke depan, katanya, seperti Blok Masela tentu sebagian diekspor, tetapi sebagian juga akan digunakan untuk membangun industri pupuk dan petrokimia. Keberadaan industri seperti itu akan memberikan nilai tambah terhadap Migas.
“Kalau gas di Masela dieskpor, maka hanya akan menghasilkan sekitar US$ 2,5 miliar. Tetapi, kalau dibangun industri down stream, seperti industri pupuk dan petrokimia maka akan menghasilkan sekitar US$ 6,5 miliar dan bahkan bisa mencapai US$ 8,5 miliar kalau dihitung multiplier effect yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Khusus untuk Blok Masela, kata Rizal Ramli, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar jangan menggunakan sistem enclave, karena hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk berinteraksi.
“Kalau di darat saja enclave, bisa dibayangkan kalau di laut akan super enclave. Ini pesan Bapak Presiden,” katanya.