TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan dalam pertemuan para petinggi Partai dengan Presiden Joko Widodo tidak membahas mengenai jatah menteri.
Soal tersebut, Idrus mengatakan hal itu merupakan wilayah Presiden Jokowi atau hak prerogatif seorang Presiden untuk menentukan reshuffle.
"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden," ujar Idrus di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/5/2016).
Idrus mengatakan, Partai Golkar telah menyatakan sikapnya untuk mendukung Pemerintahan tanpa syarat, sehingga jatah menteri untuk Golkar bukan menjadi tujuan utama.
" Kami berikan dukungan tanpa syarat, semata-mata mengabdi pada bangsa. Reshuffle memastikan efektifitas kerja kabinet, oleh karena itu kalau ditawari Partai Golkar berpandangan tetap istiqomah," kata Idrus.