Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku hingga kini pihaknya belum menerima dokumen soal rencana reorganisasi Kantor Kementerian Pertahanan di daerah.
"Sampai hari ini belum aja pengajuan hal itu," ujar Pramono di Bandar Udara Halim Perdanakusama, Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Mengenai reogarnisasi TNI, Polri maupun lembaga lainnya melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Sekretarat Kabinet (Setkab).
"Reorganisasi TNI, Polri atau lainnya, pasti ada keikutsertaan MenPAN-RB dan Seskab," kata Pramono.
Karena itu, Pramono belum ingin menanggapi lebih lanjut soal rencana tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan melalui Sekretaris Jenderal Laksamana Madya Widodo mengirim surat kepada Panglima TNI pada 13 Mei lalu.
Surat itu berisi permohonan agar personel TNI dijadikan staf pelaksana daerah di Kantor Pertahanan di setiap provinsi.
Kantor Pertahanan merupakan lembaga yang dibentuk pada 2012 dan berdiri di 34 provinsi.