Kompolnas Dinilai Sudah Berpendapat Kapolri Harus Diganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan sejumlah nama perwira tinggi Polri yang direkomendasikan untuk menjadi Kapolri baru.

Menurut peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, rekomendasi calon Kepala Polri itu mengisyaratkan adanya pergantian Bhayangkara 1.

"Menurut saya, saat ini Kompolnas sudah berpendapat bahwa Kapolri harus diganti. Meski demikian, tentu saja kewenangan Kompolnas hanya rekomendatif. Presiden tidak terikat kepada rekomendasi Kompolnas," ujar Erwin kepada Tribun, Selasa (7/6/2016).

Tapi kata pegiat antikorupsi itu, sebelum sampai kepada pertanyaan akan memperpanjang atau mengganti, Presiden harus punya informasi yang cukup memadai terkait reformasi di Kepolisian.

Karena menurut dia, secara institusional, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan terhadap Kepolisian.

Oleh karena itu, jika memang ada pergantian, maka presiden harus memilih orang-orang yang bisa efektif mendorong Reformasi ke dalam internal kepolisian.

"Untuk mencapai itu tentu saja Kapolri yang ditunjuk tidak mempunyai beban masa lalu terkait integritas dan mempunyai independensi dari kepentingan parpol-parpol tertentu," dia mengingatkan.

Sementara itu Presiden Joko Widodo akan memutuskan perihal Kepala Polri, dalam waktu dekat.

Saat ini Jokowi mengaku belum memutuskan apapun terkait hal itu.

"Saya belum memutuskan, apakah pergantian atau perpanjangan Kapolri," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Nama-nama calon Kapolri usulan Kompolnas sendiri, menurut Jokowi, belum sampai di mejanya.

Setelah nama-nama itu berada di mejanya, Jokowi baru akan memutuskan.

Jokowi memastikan dalam proses mengambil keputusan, dirinya mendengarkan masukan dari banyak pihak. Jokowi menyebutkan tiga pihak yang ia mintai masukan.

"Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, dari Kompolnas, dan juga masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi juga memastikan, dirinya akan taat dan patuh terhadap payung hukum terkait proses penunjukan Kapolri.

"Tentu saja dalam memutuskan, saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Enggak mungkin nabrak," ujar Jokowi.