Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II Arteria Dahlan mengingatkan tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk membina pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif.
"Bukan dengan membinasakan seperti program rasionalisasi. Jadi Kenapa tidak dibalik, kalau Kemenpan dan jajarannya enggak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja," kata Arteria melalui pesan singkat, Selasa (7/6/2016).
Mengenai alasan efisiensi, Arteria mengingatkan adanya biaya verifikasi, sistem penilaian kinerja dengan sumber daya manusia yang harus dibayar.
"Lalu bicara sosialisasi pun ada ongkos, dan bicara pesangon tentu ada jumlah dana yang sangat besar? Saya pikir ini kebijakan gagal berpikir, apalagi saya cek belum ada program pensiun dini dalam program Kemenpan di 2016," kata Politikus PDIP itu.
Arteria menyebutkan kebijakan Kemenpan tersebut belum dibahas di Komisi II DPR.
Bila hal tersebut tetap dilaksanakan, Arteria memastikan roda pemerintahan akan terguncang.
Apalagi, adanya fakta negara krisis tenaga aparatur, guru, dan tenaga medis.
Pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan honorer yang tidak kunjung selesai.
Ia menyarankan Menpan & RB Yuddy Chrisnandi fokus bekerja dan menghentikan akrobat politik.
Sehingga kebijakan Menteri Yuddy mendapatkan kepercayaan publik.
"Kasihan Pak Jokowi, ditengah kerja keras beliau dalam meyakinkan publik, justru terdistorsi dengan pernyataan atau kebijakan pembantunya yang kontraproduktif," imbuhnya.