Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kepolisian, Hermawan Sulistyo mengungkapkan sebagian besar dari delapan calon Kapolri menolak jadi Kapolri jika diperbolehkan memilih, termasuk Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.
Alasannya, karena 'harga' mengemban tugas kapolri saat ini lebih mahal atau berat dibandingkan manfaat yang diperoleh.
"Jadi, kebanyakan calonnya ngumpet semua, pada nggak mau dan nggak ingin. Karena mungkin antara cost benefit-nya jadi kapolri sudah tidak menguntungkan lagi," beber Hermawan.
"(Seorang calon bilang,-red) ngapain jadi Kapolri, enakan jadi Wakapolri, enakan jadi kaba-kaba (kepala badan) itu," sambungnya.
Dengan kata lain, lanjut Hermawan, para calon Kapolri tersebut mengaku 'lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahat atau manfaatnya' jika menjadi Kapolri.
"Iya begitu. Mereka pada ngomong ke saya, 'Kami enaknya apa coba jadi Kapolri sekarang?' Yah benar sih. Kalau kewenangan dan fasilitas internal kan sama saja antara Kapolri dan bintang tiga lainnya," ungkapnya.
Bahkan, dalam sebuah pertemuan pribadi, beberapa calon tersebut meminta bantuan Hermawan agar menyampaikan ke Presiden Jokowi agar namanya tidak disertakan sebagai calon.
"Jadi (pencalonan kapolri) ini susah bukan karena mau ditutupi. Tapi, justru karena mereka mau menghindari. Mereka males. Malah ada beberapa orang datang ke saya, 'Mas, tolong bantu ngomong ke presiden, kan Anda dekat. Nggak lah aku sih. Tolong ngomong, jangan saya lah'. Itu termasuk kapolri juga ngomong begitu dan BG sampai ngomong," bebernya.
Seorang Hermawan Sulistyo bisa mengungkapkan hal seperti itu karena dikenal dekat dengan sebagian besar jenderal di Mabes Polri dan staf kepresidenan. Bahkan, ia kerap dimintakan masukan oleh internal Polri.
Selain menjadi Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI, Hermawan yang karib dengan panggilan Kikiek Haryodo juga merupakan pengajar di PTIK, Universitas Bhayangkara, dosen kursus Perwira Senior (Suspasen) Reserse Polri dan dosen tamu atau narasumber ahli Sespim Polri.