Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat tertutup di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) membahas penyanderaan tujuh WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina dihadiri sejumlah petinggi negara.
Hadir dalam rapat tersebut, Menlu Retno LP Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Kepala Badan Kemanan Laut (Bakamla).
Tidak ada keterangan dari Panglima TNI maupun pejabat yang lain tentang hasil dari pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang pernah mengatakan bahwa penyanderaan tersebut merupakan kabar palsu, menghindari wartawan saat akan mengklarifikasi kebenaran kabar penyanderaan WNI.
Begitu juga dengan Menhan Ryamizard Ryacudu serta Kepala BIN Sutiyoso yang menghindari kejaran wartawan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa akan menggelar pertemuan untuk membahas penyanderaan WNI di Kemenkopolhukam.
"Pagi ini ada rapat koordinasi di kementerian polhukam dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya pembebasan sandera ABK WNI di Filipina dengan cepat dan aman," jelasnya di Kantor Kemenlu, Jakarta,Jumat (24/6/2016)
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan kepada tujuh orang WNI di laut Sulu, Filipina Selatan dengan dua tahap.
"Saya dapat mengonfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan warga negara Indonesia secara dua tahap pada hari yang sama," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Retno menjelaskan bahwa hal itu terjadi sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan pukul 12.45 waktu setempat pada 20 Juni 2016 oleh dua kelompok bersenjata berbeda.
Dua kejadian tersebut menimpa Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Roby 152 yang membawa 13 ABK dan tujub diantaranya disandera.
Sementara sisanya, sedang menuju Samarinda.
"Enam yang dibebaskan, sudah menuju Samarinda," imbuhnya.