News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Vaksin Palsu

Kementerian Kesehatan Dianggap Menyepelekan Kasus Vaksin Palsu

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Vaksin palsu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menganggap Kementerian Kesehatan menyepelekan masalah vaksin palsu.

Hal itu terlihat dari informasi mengenai vaksin palsu di twitter Kementerian Kesehatan.

"Saya tidak puas dengan penjelasan kementerian kesehatan melalui twitternya itu," kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Saleh menyesalkan bila penjelesan Kementerian Kesehatan mengenai penyebaran vaksin palsu yang dianggapnya terlalu menganggap sepele persoalan tersebut.

"Poin kelima disebutkan, diduga vaksin palsu hanya satu persen yang itu pun beredar di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Hanya 1 persen, ini pernyataan menyepelekan masalah," katanya.

Kata dia, seharusnya Kemenkes langsung bereaksi dan mengusut peredarannya agar tidak membahayakan masyarakat.

"Kalau 1 orang Indonesia yang meninggal karena vaksin ini, ini betul-betul pelanggaran dan harus dikejar," ucapnya.

Politikus PAN tersebut mengatakan rakyat Indonesia tidak boleh mengonsumsi vaksin palsu.

Apalagi, hanya dikatakan 1 persen.

"Mohon itu dikoreksi, itu bukan jawaban yang tepat," kata Saleh.

Ia pun membandingkan dengan penanganan warga negara asing saat berada di daerah bencana.

Dimana, Kementerian Luar Negeri ikut membantu mencari WNA tersebut.

"Di negara kita vaksin beredar dikatakan hanya satu persen. Itu enggak betul," katanya.

Saleh juga menyoroti isi twitter pada poin enam.

Disebutkan, vaksin palsu dikabarkan terdiri dari cairan infus.

Ia pun mempertanyakan pernyataan tersebut.

Apalagi, hanya menggunakan kata dikabarkan.

"Ini kok bahasanya dikabarkan? Mestinya yang meneliti itu pemerintah. Kita bahas anggaran kemarin capek-capek itu biar pemerintah berhasil melindungi rakyat."

"Kalau dikabarkan berarti tidak pasti. ‎Saya tidak suka dengan cara-cara pemerintah yang menganggap sepele terkait hal itu. Ingat Bu, jika pemerintah konsisten melanggar konstitusi, republik ini akan bubar," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini