Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengesahkan Hadi Prabowo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
Saat memberikan sambutan, Tjahjo memerintahkan BNPP untuk bekerja sama dengan instansi terkait soal pembangunan di wilayah perbatasan.
"Sebagai pejabat, bisa kerjasama dan sempurnakan tugas BNPP kordinasikan dengan instansi terkait percepat pembangunan perbatasan," kata Tjahjo.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Tjahjo mengingatkan, paling lambat tiga tahun anggaran pembangunan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana penunjang dan pulau terluar harus bisa selesai.
"Dalam arti perbatasan kita ini mulai dari Aceh sampai. Apapun perbatasan ini harus jadi pintu pertahanan, etalase yg lebih baik dibandingkan negara tetangga," katanya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, wilayah perbatasan Indonesia cukup luas dengan negara tetangga, sehingga pemerintah harus menyelesaikan batas wilayah perbatasan dengan tuntas. Termasuk untuk batas wilayah tingkat kecamatan hingga desa yang harus segera selesai.
"Pertengahan 2017 presiden resmikan pos perbatasan sehingga ke depan tinggal bangun sarana prasarana disempurnakan. Wilayah perbatasan harus jadi wilayah yang menjanjikan dan mensejahterakan rakyat," katanya.
Tjahjo menyebutkan, saat ini pemerintah sedang fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan di pulau terluar. Sebab, wilayah perbatasan rawan dengan penyelundupan.
"Pesan presiden perbatasan Indonesia, sarana jalan, pos, pintu gerbangnya harus 1000 persen lebih baik dari pos perbatasan negara lain. Dan didukung SDM memperkuat pertahanan. Nanti ada TNI dan Polisi yang memperkuat, jadi pusat pelayanan terpadu," kata Tjahjo.