Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi PKS ikut prihati dengan adanya aksi kudeta Turki. Segelintir kelompok militer Turki telah gegabah, dengan mengambil jalan pintas merebut kekuasaan pemerintahan melalui kudeta (coup d’etat).
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, mengecam tindakan faksi militer Turki itu yang jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir.
“Kami turut prihatin terhadap upaya kudeta militer di Turki. Kami juga dengan tegas menolak kudeta militer karena itu merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki dan juga kawasan di sekitarnya,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2016).
Anggota Komisi I DPR menjelaskan bahwa negara Turki modern memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.
“Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu,” katanya.
Jazuli menuturkan, "Turki harus melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer. Pemerintahan demokratis hari ini adalah yang menyelamatkannya sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40% lebih dalam empat kali Pemilu. Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional."
Jazuli merasa bersyukur saat mendapatkan kabar jika aksi kudeta tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah dan didukung oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Jazuli memberikan apresiasi yang besar kepada pemimpin dan elemen-elemen masyarakat di Turki atas keberhasilannya tersebut. Ia berharap melalui kejadian ini, demokrasi di Turki kini dan di masa yang akan datang semakin kokoh dan stabil.
“Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan,” ujar Jazuli.
"Di era demokrasi sekarang ini militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis," imbuhnya.
Jazuli juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan civil society dan penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki paska kudeta militer yang gagal ini