Pemerintah Disebut Dilema Buka Data Pengguna Vaksin Palsu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengakui pemerintah dilema membuka data pengguna vaksin palsu.

Hal itu dikatakan Dede saat menemui Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

"Pemerintah ini dilema jika dibuka maka terjadi kepanikan. Kalau tidak dibuka membiarkan ini terus menerus. Kita putuskan tapi antisipasi, ini vaksin berbahaya atau tidak," kata Dede.

Dede lalu mengutip pernyataan BPOM dan IDAI yang menyatakan vaksin palsu tersebut tidak berbahaya.

Kandungan vaksin disebut berisi vaksin gratis ditambah air.

"Tapi kalau soal higienis mungkin ada bakteri," kata Politikus Demokrat itu.

Komisi IX DPR, kata Dede, sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan rasa aman kepada keluarga.

Anak yang tidak punya kekebalan dilakukan vaksinasi ulang yang dijamin pemerintah.

"Kalau divaksin pasti demam karena reaksi. Kalau tanpa deman tidak bereaksi,"katanya.

Dede pun meminta satgas untuk melanjutkan penelusuran karena diduga penyebaran vaksin palsu di 9 provinsi.

Hal lainnya dengan membuat crisis center agar korban bisa mencari informasi mengenai penanganan vaksin palsu.

"Saya mengimbau tidak melajukan tindakan luar hukum. Tidak semua dokter, perawat, dan bidan salah," kata Dede.