Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sore ini, Rabu (20/7/2016) menggelar rapat terbatas membahas mengenai pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Pada pembukaannya, Presiden Jokowi menekankan agar setiap pengadaan Alutsista, mekanisme pembeliannya tidak lagi menggunakan pihak ketiga atau broker.
Dalam setiap rencana pembelian Alutsista, Presiden Jokowi menginginkan semua mekanisme melalui Goverment to Goverment (G to G).
Mekanisme pembelian Alutsista mengikuti mekanisme Business To Goverment (B to G) ketika pembelian pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 pada tahun 2012 silam.
Saat itu Pemerintah melakukan kerjasama dengan Rosoboron Export.
"Ini untuk apa? Untuk memangkas apa, memangkas broker," ujar Jokowi.
Presiden mengatakan, kecenderungan menggunakan broker tersebut lantaran sering terjadi penggelembungan harga Alutsista.
"Saya kira di situ adalah kecenderungan mark up harga," kata Jokowi.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa proses pengadaan menggunakan mekanisme G to G justru akan memperkuat pakta integritas dalam rangka menurunkan peluang korupsi.
"Proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," tutur Presiden.