Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) kecewa dengan sikap RS Harapan Bunda yang cenderung tidak peduli dengan apa yang dirasakan para korban vaksin palsu.
Pasalnya posko pendataan dan crisis centre berada di bawah tenda darurat yang bertempat di pelataran parkir.
Ketua YLBHI Alvons Kurnia Palma mengungkapkan kekecawaannya terhadap RS Harapan Bunda yang memberikan tempat tidak cukup layak untuk orangtua pasien yang anaknya terkena vaksin palsu.
Ia juga menambahkan tidak respon positif dari pihak rumah sakit kepada orangtua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu.
"Apakah sekarang kita semua melihat pihak rumah sakit sudah merespon secara positif peredaran vaksin palsu, terutama di RS Harapan Bunda? Nampaknya belum," ungkap Alvons, Rabu (20/7/2016).
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri mengatakan sejak 18 Juli kemarin, keberadaan crisis centre yang didirikan oleh para orangtua korban vaksin palsu justru semakin dipersulit.
Bahkan keberadaan crisis centre tersebut dilarang oleh pihak-pihak keamanan rumah sakit.
"Crisis centre ini merupakan upaya solidaritas orangtua korban untuk mendorong pihak RS Harapan Bunda bertanggung jawab atas praktik pemberian vaksin palsu karena hingga saat ini belum ada respon sedikitpun terkait tuntutan yang diajukan Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu," tegasnya.
Sementara itu Alvons juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas peredaran vaksin palsu yang sekarang ini sangat meresahkan masyarakat.
Pemerintah harus mencari tahu bagaimana vaksin palsu bisa tersebar di RS Harapan Bunda yang merupakan salah satu rumah sakit besar.
"Kita juga butuh tahu bagaimana peredaran vaksin palsu bisa masuk rumah sakit seperti ini, apa indikasi awalnya. Ini adalah ungkapan dari para korban untuk meminta kejelasan dan saya berharap dalam hal ini pemerintah bisa mengusut hingga tuntas," katanya. (jhs)
Penulis: Junianto Hamonangan