Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengungkapkan mengenai sebuah pertanyaan yang dilontarkan padanya terkait isu terorisme.
"Ada pertanyaan gini, 'pak Busyro, kok sepertinya dipelihara ya teroris-teroris itu?'," ujar Busyro, saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Ia pun menambahkan, hanya presiden Jokowi yang bisa menjawab hal tersebut, "Nah yang bisa jawab presiden,".
Menurutnya, presiden yang merupakan panglima tertinggi yang kedudukannya berada diatas TNI dan Polri harus memikirkan pendapat warga sipil terkait RUU Anti Terorisme.
"Karena presiden panglima tertinggi TNI dan Polri, sehingga presiden perlu mengundang unsur-unsur masyarakat sipil," jelasnya.
Lebih lanjut Busyro berharap Jokowi sigap dalam memandang wacana penumpasan terorisme yang rencananya akan melibatkan militer tersebut.
"Harus sesegera atau secepat respon presiden saat tangani kasus yang terkait dengan Perppu Kebiri , itu kan (presiden) gesit sekali," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk melakukan Revisi pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Salah satu misinya yakni untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya preventif pencegahan terorisme.