Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan pilihan Presiden Jokowi atas Wiranto sebagai Menkopolhukam merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet ternyata Jokowi sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
"Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja Kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian terkait politik hukum dan keamanan," kata Hendardi dalam keterangannya, Rabu (27/7/2016).
Menurut dia, kehadiran Wiranto dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa- peristiwa itu.
"Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM," kata Hendardi.
"Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil," Hendardi menambahkan.
Menurut Hendardi, janji-janji Jokowi yang terang-benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu.
"Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," kata Hendardi.