Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai perombakan kabinet atau reshuffle jilid II masih didominasi oleh kepentingan politik.
Hal itu sangat terlihat dalam susunan baru skuad kabinet non ekonomi.
"Pergantian dan pergeseran anggota kabinet kali ini didominasi kepentingan politik terutama pada Menteri-menteri non ekonomi," ujar Peneliti ICW Febri Hendri kepada Tribunnews.com, Rabu (27/7/2016).
Dia melihat Presiden Jokowi berupaya memfasilitasi kepentingan politik daripada kinerja menteri-menteri yang diganti.
Karena menurutnya masih ada menteri yang kinerja kurang bagus tetap dipertahankan.
"Sementara ada Menteri yang kinerja bagus justru diganti. Penjelasannya, intervensi dan kepentingan politik," ujarnya.
Bahkan dia melihat ada 18 menteri/pejabat setingkat Menteri dari Partai Politik dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Itu artinya lebih dari setengah anggota kabinet adalah politisi. Ini belum masuk orang yang mewakili kepentingan elit politik lainnya," katanya.
"Padahal Jokowi ketika berkampanye menyatakan akan membentuk kabinet ramping dan diisi oleh banyak profesional," katanya.
Yang penting dalam reshufle kabinet, dia tegaskan, adalah pergantian berdasar kinerja, "apakah pergantian tersebut akan membuat kinerja pemerintah menjadi lebih baik."
Presiden Joko Widodo sudah melakukan reshuffle kabinet.
Berikut daftar menteri baru tersebut:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo
4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto
8. Menteri ESDM Archandra Tahar
9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur
10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.