Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dan pemuda tergabung dalam Front Nasional Pembela (FNP) Kedaulatan Bangsa mendesak pemerintahan Filipina untuk pro-aktif membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Pemerintahan Filipina jangan diam saja. Jika Filipina diam, maka sama saja mendukung atau merestui penculikan WNI di Filipina," Koordinator FNP, Chairullah Talaohu di Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Chairullah menyesalkan kejadian kasus penyanderaan yang sudah berlangsung 4 kali terjadi dalam waktu singkat. Malahan, kata dia, masih ada 10 WNI yang disandera bahkan kembali mengancam akan membunuh sandera tersebut jika permintaan 250 juta peso (sekitar Rp 70 Miliar) tak dikabulkan.
"Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena kejadian sudah berkali-kali. Ini namanya penghinaan terhadap bangsa," tegasnya.
Oleh karenanya, Chairullah mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI bersikap tegas untuk melakukan operasi pembebasan apapun bentuknya. Pihaknya menilai tidak perlu lagi memakai cara-cara diplomasi yang tidak bermartabat.
"Saya rasa operasi pembebasan menyelamatkan manusia tidak dilarang di Filipina. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam. Catat, ini adalah persoalan harkat dan martabat bangsa alias harga diri bangsa harus di junjung tinggi!," bebernya.
Chairullah mengingatkan jangan biarkan berlarut-larut upaya pembebasan terhadap sandera WNI ini. Sebab dampaknya makin berbahaya pada nyawa para sandera. Penyelamatan nyawa sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik.
"Kami berharap pemerintah Filipina jangan diam melihat persoalan ini. Ingat bahwa kita punya hubungan diplomatis jangan sampai karena hal ini hubungan ini terputus," ujarnya.
Chairullah mengancam jika pemerintah Filipina tidak membebaskan WNI yang di sandera tersebut, mendingan pemerintah Indonesia segera putuskan hubungan diplomatik.
"Pemerintah Filipina tidak kooperatif, maka kami mendesak TNI untuk melakukan pembebasan sandera dengan menyerbu markas penyandera di Filipina, dengan atau tanpa ijin pemerintah Filipina," tukasnya.