News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Hukuman Mati

YLBHI Temukan Dugaan Penyimpangan di Anggaran Eksekusi Mati

Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar konferensi pers mengecam pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengacara publik sekaligus direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengungka dugaan penyelewengan dana anggaran pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan YLBHI dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Julius menyebut dana yang telah cair dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 7 miliar.

Dana tersebut merupakan anggaran untuk melakukan eksekusi 18 orang terpidana mati. Namun, kata Julius, anggaran tersebut telah habis terpakai meski hanya empat orang yang dieksekusi mati di tahap III.

"Rencana awal dimintakan terhadap 18 orang. Ini yang kami duga cair jumlahnya mencapai Rp 7 miliar dan anggaran itu sudah habis," ujar Julius saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7/2016).

Julius menjelaskan,  anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada dua institusi yakni, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri).

Untuk mengeksekusi seorang terpidana mati, Kejaksaan Agung mendapat Rp 200 juta, sedangkan kepolisian mendapat Rp 247.112.000.

Artinya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 447.112.000 untuk melakukan eksekusi terhadap 1 terpidana mati.

(Baca: Kuasa Hukum Terpidana Mati Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Jelang Eksekusi)

Menurut Julius, adanya dua anggaran yang diberikan untuk satu kegiatan jelas memiliki indikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran negara. Selain itu dia menduga anggaran eksekusi mati juga menjadi bancakan Kejaksaan dan Kepolisian.

Ini karena Kejaksaan Agung telah meminta anggaran eksekusi mati sebanyak 30 orang untuk tahun 2016-2016.

"Kami sulit untuk mengakses informasi ini. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini bukan merupakan informasi publik, makamya kami lakukan investigasi," kata Julius.

"Hasilnya belakangan diketahui anggaran yang sudah cair mencapai Rp 7 miliar. Ini seperti uang kaget atau uang tambahan," lanjut Julius.

Empat terpidana mati dieksekusi di Lapangan Tembak Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (29/7/2016) dini hari.

Mereka yang dieksekusi adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus, dan Humphrey Ejike. Freddy adalah satu-satunya warga Indonesia, sementara tiga lainnya berasal dari Nigeria.

Sebelumnya, meski tak pernah dirilis, namun kejaksaan membenarkan bakal mengeksekusi 14 terpidana. Namun saat waktu yang sudah ditetapkan, hanya empat yang benar-benar dieksekusi.

 
Penulis: Kristian Erdianto

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini