Ibas Minta Anggaran Kesehatan Harus Mencukupi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi X DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, bisa memahami langkah pemerintah yang memangkas anggaran di Kementerian dan Lembaga Negara.

Namun dirinya meminta untuk anggaran di sektor kesehatan harus mencukupi. Terlebih anggaran untuk program kesehatan ibu dan balita.

“Karena ibu dan balita mempunyai peranan yang sangat penting, strategis dan menentukan kualitas manusia Indonesia di masa mendatang,” kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono, disela-sela acara kegiatan reses “Bakti Sosial Pelayanan Pengobatan Ringan dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu dan Balita” di Desa Kenongrejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Selasa (9/8/2016).

Justru, sambung Ibas, sedapat mungkin pemerintah harus meningkatkan tambahan anggaran bagi kebutuhan kesehatan ibu dan balita.

"Sudah menjadi kewajiban kita bersama di DPR untuk mengingatkan soal ini kepada pihak pemerintah agar anggaran untuk kesehatan ibu dan balita jangan dipangkas," ungkap putra bungsu Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Karena menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI ini, pemerintah harus memperhatikan akan kebutuhan makanan yang bergizi bagi anak-anak, terutama yang masih berusia balita. “Juga kebutuhan bagi para ibu hamil. Karena gizi balita ini dapat diperoleh dari air susu ibu atau ASI dan makanan pendamping ASI. Yang tidak kalah penting tentunya juga pemberian imunisasi,” terangnya.

Jadi, Ibas menegaskan, apabila semua kebutuhan dasar balita itu telah tercukupi, maka anak tentunya akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. “Sehingga saat dewasa nanti, mereka dapat memperoleh keterampilan berkomunikasi, kemandirian, berpikir dan berkreasi,” tandas ayah dua putra dari perkawinannya dengan Aliya Rajasa Baskoro Yudhoyono ini.

Makanya sekali lagi Ibas berharap pemerintah tidak memangkas anggaran kesehatan bagi ibu dan balita. “Kalau akhir-akhir ini kita mendengar maraknya beredar vaksin palsu, saya berharap bisa segera dituntaskan pemerintah bersama aparat, termasuk terus mengawasi peredaran vaksin di masyarakat," ujarnya.