Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukkan serta pencopotan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM menunjukkan ketidaktelitian para pembantu presiden Joko Widodo dalam administrasi.
Pengamat politik dari Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio menganggap kurangnya penelusuran latar belakang calon menteri merupakan kesalahan fatal.
Untuk itu harus segera diperbaiki bila Presiden Joko Widodo tidak ingin bermasalah di kemudian hari.
"Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan integritas yang bermasalah dari Menteri tersebut," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (16/8/2016).
Keputusan pemberhentian Arcandra menurutnya, harus dilakukan jika Jokowi tidak ingin dituduh melanggar Undang-undang (UU).
Siapa yang Bawa
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai dicopotnya Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM akibat masukan yang tidak lengkap dari pembantunya.
Arcandra diketahui dicopot Presiden Joko Widodo, Senin (15/8/2016) malam, lantaran memiliki paspor Amerika Serikat.
"Kasus AT ini harus jadi catatan khusus, bahwa presiden dapat masukan yang tidak komplit dari pembantunya," kata Maman kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
PKB mengkritisi siapapun yang menjadi pejabat harus betul-betul orang yang tidak punya catatan apapun.
"Termasuk dobel kewarganegaraan, ini jadi catatan penting untuk presiden dan pembantunya," ujarnya.
PKB juga menyoroti siapa orang yang berperan membawa Arcandra kepada Presiden Jokowi, hingga berhasil menjadi Menteri ESDM.
"PKB lagi berpikir dan menyoroti sebenarnya siapa yang bawa Arcandra, menenteng Arcandra ke Presiden," kata dia.