Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Aksi Kekerasan (KontraS) membentuk tim kecil untuk mendalami kesaksian Freddy Budiman soal jaringan narkoba di Indonesia.
Dari tim tersebut, KontraS mengaku telah mengantongi informasi baru.
Namun Koordinator KontraS Haris Azhar belum mau memberikan informasi-informasi tersebut tanpa adanya jaminan perlindungan politik langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Saya kira informasi ini tidak dibicarakan dulu sampai Presiden memberikan mandat agar orang yang memberi informasi soal narkoba itu mendapat jaminan perlindungan dalam bentuk Keputusan Presiden," ujar Haris saat ditemui dalam acara konferensi pers "Nawa Cita, Pemberantasan Narkoba dan Ancaman Kebebasan Berkespresi" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).
Haris Azhar melanjutkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemberian jaminan perlindungan tersebut Presiden harus secara berkala menerima tentang informasi tersebut.
"Kalau ada laporan berkala Presiden akan lebih mudah mengawasi dan melakukan tindakan," lanjutnya.
Haris kembali menegaskan bahwa jika tidak ada jaminan perlindungan tersebut KontraS akan tetap mencari cara untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada publik.
"Kita lihat dulu, kalau tidak segera mendapat jaminan perlindungan akan tetap kami ungkap ke publik. Tapi dengan begitu nawa cita pemerintahan Joko Widodo akan dipertanyakan oleh masyarakat," tegasnya.