Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan (BG) diperkirakan akan diajukan ke Komisi I DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Sutiyoso.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengakui, jika benar nama BG yang diajukan, maka langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengangkat Jenderal Polri memimpin BIN bukanlah suatu langkah yang mengejutkan.
"Tampilnya jenderal Polisi memimpin BIN bukanlah hal baru. Sebelumnya BIN juga pernah dipimpin mantan Kapolri Sutanto," ujar Neta kepada Tribunnews.com, Selasa (23/8/2016).
Tampilnya BG memimpin BIN diharapkan bisa bersinerji dalam membentengi keamanan dan pertahanan.
Apalagi selama ini Indonesia sepertinya tak henti-hentinya menjadi korban "serangan operasi intelijen" asing, melalui kasus-kasus terorisme, narkoba, perdagangan manusia, pencurian ikan, penyelundupan, dan lainnya.
Semua serangan itu tujuan untuk melemahkan Indonesia sehingga bangsa ini tidak bisa bangkit dan tak mampu mandiri serta gagal membangun kekuatan sosial ekonominya.
Melalui jaringan luas yang dimilikinya selama ini diharapkan BG bisa memperkuat BIN dan membuat jaringan intelijen Indonesia kian profesional.
"Jaringan yang luas di bidang sosial, politik dan kemasyarakatan menjadi modal utama seorang Kepala BIN. Diharapkan BG dapat memaksimalkan jaringannya yang luas untuk mensinerjikan BIN dengan berbagai institusi dalam rangka membentengi Indonesia dari serangan kasus-kasus terorisme, narkoba, perdagangan manusia, aksi pencurian yang dilakukan orang asing terhadap kekayaan alam Indonesia dan kejahatan lainnya," ujarnya.
Belum Terima Surat
Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan DPR belum menerima surat pergantian Kepala BIN.
Sebelumnya beredar kabar parlemen sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo ihwal pergantian Kepala BIN.
Menurut Ade, DPR justru masih menunggu kabar dari Presiden terkait informasi pergantian Kepala BIN Sutiyoso.
"Saya sudah bilang belum. Saya tunggu," ujar Akom di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Masih dari Kompleks Parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin menjelaskan, pihaknya juga belum menerima secara resmi informasi mengenai surat pergantian Kepala BIN tersebut.
"Secara resmi kami dari Komisi I belum mendapatkan informasi resmi dari Ketua DPR. Saya tidak tahu apakah nanti di dalam rapat paripurna ini akan dibacakan surat tersebut," tutur Tubagus.
Menurut Tubagus, pihak Komisi I akan melakukan uji kelayakan apabila informasi mengenai pergantian Kepala BIN telah diketahui.
"Tapi andaikan ada maka kami akan mengajukan uji kelayakan segera dan memberikan pertimbangan sesuai UU yang berlaku kepada Presiden melalui Ketua DPR," ujar Tubagus.