Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat sipil mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk tidak mudah mengeluarkan wacana yang kontroversial di mata masyarakat.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Febri Hendri meminta Mendikbud melakukan perbaikan dan terobosan di dunia pendidikan dan bukan membuat wacana yang menimbulkan perdebatan publik.
"Kami ingin Pak Menteri menyelesaikan masalah tanpa masalah," ujar Febri dalam Media Briefing "Gaduh Mendikbud Baru: Pendidikan Indonesia Mau Dibawa Kemana?" di Tartine Restaurant, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8)/2016.
Febri memahami sebetulnya wacana Mendikbud terkait full day school atau wacana lainnya baik. Namun penyampaiannya kurang pas sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
"Jadi sebelum membuat wacana harusnya ditimbang dan teliti terlebih dahulu. Bahkan kalau perlu di riset agar tidak menimbulkan kegaduhan," harap aktivis ICW ini.
Masukan-masukan yang disampaikan KMSTP, kata Febri, belum akan disampaikan langsung kepada Mendikbud. Karena pihaknya hanya ingin mengingatkan sebagai masyarakat sipil. "Tapi kalau memang Mendikbud mengundang ya, kami dengan senang hati akan datang dan memberikan masukan," ujarnya.
Lebih jauh soal full day school, dia meminta Kemendikbud, harus siap dengan menambah jumlah guru yang berkualitas, dan juga anggaran yang cukup bila wacana tersebut betul-betul dijalankan. "Guru juga seharusnya mendapat tunjangan yang cukup dan uang pensiun," usul dia.
Dia membantah kritik keras yang disampaikan koalisi masyarakat sipil terhadap Mendikbud baru ada kaitan dengan pergantian kabinet antara Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy. "Nggak ada itu. Semua sudah pilihan dan hak prerogatif Presiden. Semua harus menerima," elaknya.
Kendati demikian, karena yang saat ini yang mendapat amanah sebagai Mendikbud adalah Muhadjir Effendy dia berharap agar menteri baru terpilih menjaga amanah dengan baik. "Kurangi sesuatu yang membuat kontroversi," saran dia.
Yang penting sebelum mengeluarkan kebijakan, dia meminta Mendikbud melakukan riset terlebih dahulu karena Kemendikbud juga mempunyai Lembaga Penelitian dan pengembangan. "Ini harus digunakan," katanya.