Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua peserta Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) harus diperlakukan sama.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, Basuki Tjahaja Purnama yang berencana mempertahankan kekuasaannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang, juga harus diperlakukan sama, termasuk soal kampanye.
Bila Ahok tidak perlu kampanye seperti yang diinginkan teman-teman Ahok, maka akan menimbulkan perlakkuan yang tidak sama.
Karena kandidat lain yang tidak berstatus petahana akan melakukan kampanye.
"Kampanye itu hak rakyat untuk tahu, rakyat mau tahu langsung dari mulut Ahok sendiri, orang-orang kan mau dengar apa kata Ahok," ujar Refly dalam diskusi di MITRA Terace, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).
Kesetaraan itu lah yang selama ini diperjuangkan Ahok dengan cara menggugat pasal 70 ayat 3, Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016, uang mewajibkan seorang petahana mengambil cuti.
Namun, pernyataan teman Ahok bahwa sang Gubernur tidak harus cuti selama masa kampanye dan tidak harus melakukan kampanye, justru akan berdampak buruk bagi Ahok.
"Kesetaraan inilah yang diperjuangkan Ahok, relawan Ahok justru tidak, misalnya tidak perlu kampanye, justru minta diperlakukan tidak sama," ujarnya.
Refly mengakui bahwa Ahok sudah berbuat banyak selama memimpin Jakarta.
Tapi yang perlu diketahui masyarakat Jakarta bukan hanya apa yang telah dilakukan Ahok selama ini.
Apa yang akan dilakukan Ahok selama lima tahun ke depan pun harus diketahui warga DKI.
"Kita tidak hanya ingin tahu yang kemarin, kita ingin tahu yang ke depannya," ucap Reffly.