Peneliti LIPI: KPK Bisa Hadir Awasi Dana Kampanye Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) bisa hadir mengawasi donasi atau sumbangan dana untuk dana kampanye pasangan calon (Paslon) yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Apalagi menurut peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, tentang penggalangan dana sudah ada aturan mainnya, apa saja yang dilarang dan apa saja yang dibolehkan.

Untuk itu pula Siti meminta UU Pilkada dan PKPU harus dijadikan rujukan.

Selain itu kata dia, Bawaslu dengan kewenangan barunya tidak hanya mencegah kemungkinan munculnya pelangģaran atau penyimpangan dan pengawasan penyelenggaraan pilkada.

Akan tetapi, imbuhnya, Bawaslu juga nemberikan hukuman adminstratif berupa diskualifikasi bila ditemukan bukti-bukti nyata tidak terbantahkan.

Untuk itu pula menurutnya guna menghindari terjadinya praktek dana kampanye ilegal harus ada audit keuangan.

Hal itu tidak lain agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi bila bercermin dengan banyaknya pimpinan daerah yang masuk penjara, maka sangat logis kalau diperlukan kehadiran lembaga yang bisa mengaudit dana Pilkada dan sekakigus bisa memberi efek terhadap perilaku yang koruptif.'

"Dengan demikian KPK bisa hadir untuk memberi dukungan terhadap pemberantasan korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Ahok siap mengisi acara stand up comedy untuk mengumpulkan dana kampanye.

Formatnya, Tim Pemenangan Ahok yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Hanura, dan Nasdem akan menggelar acara, dan Ahok menjadi salah satu pengisi untuk menghibur para penonton.

"Dia (Ahok) bilang, 'Terserah lo mau bikin stand up comedy, gua juga siap. Enggak kalah-kalah amat sama Tukul,'" kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Selain menggelar acara yang dihadiri massa dalam jumlah yang besar, tim pemenangan Ahok-Djarot juga berniat menggelar acara makan malam dengan Ahok.

Pesertanya hanya kalangan pengusaha. Namun, bayarannya akan mencapai Rp 25 juta.

Dana kampanye juga akan digalang dari penjualan merchandise, seperti kaus yang bergambar Ahok-Djarot.

Sedangkan Kader Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera bersiap urunan untuk dana kampanye pasangan bakal calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.